After the terrorist attacks on September 11, 2001, and the Bali bombing on October 12, 2002, Islamic schools in Southeast Asia have become a focus of international attention (Hefner, 2009), includi...

A modified version of the SEIR model with the effects of vaccination and inter-state movement is proposed to simulate the spread of COVID-19 in Malaysia. A mathematical analysis of the proposed model was performed to derive the basic reproduction number. To enhance the model’s forecasting capabilities, the model parameters were estimated using the Nelder–Mead simplex method by fitting the model outputs to the observed data. Our results showed a good fit between the model outputs and available data, where the model (...) was then able to perform short-term predictions. In line with the rapid vaccination program, our model predicted that the COVID-19 cases in the country would decrease by the end of August. Furthermore, our findings indicated that relaxing travel restrictions from a highly vaccinated region to a low vaccinated region would result in an epidemic outbreak. (shrink)

Abstrak (Indonesian): Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat lebih jauh terhadap proses riset ilmiah dalam keilmuan Islam dari kacamata Program riset Imre Lakatos. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan atau library research yakni menelusuri tulisan-tulisan yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat baik berupa buku maupun artikel-artikel terbaru yang relevan. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Program riset ilmiah Imre lakatos merupakan hasil dari pengembangan pendahulunya yakni falsifikasi Popper dan revolusi Ilmiah Thomas Kuhn. Falsifikasi Popper dengan membuktikan kesalahan teori (...) dibantah oleh Kuhn dengan konsep paradigma dan revolusi ilmiah. Jika falsifikasi membuang teori yang terbukti kesalahannya maka revolusi ilmiah menjadikan paradigma lama (teori ter-falsifikasi) sebagai pijakan untuk menemukan kebenaran baru (paradigma baru) Riset Ilmiah ini memiliki tiga elemen penting: 1) hard-core, merupakan inti dari sebuah riset yang tidak bisa diganggu; 2) protective-belt, yang berusaha untuk melindungi hard-core supaya tidak tereliminasi: dan 3) a series of theory, yang memuat teori yang saling berkaitan dan akan melahirkan teori yang baru. Dalam keilmuan Islam juga berlaku peristiwa serupa, bedanya dalam keilmuan Islam sekompleks apa pun permasalahannya, hard-core tidak akan pernah bisa tergantikan. Berbeda dengan program riset Lakatos yang menyesuaikan dengan konteks permasalahan. Salah satu buah dari konsep Lakatos adalah hadirnya paradigma Integrasi-Interkoneksi yang digagas oleh Amin Abdullah di UIN Sunan Kalijaga. Tujuannya ingin menghubungkan ilmu agama dengan ilmu-ilmu lainnya tentu dengan melaksanakan riset-riset. Karena dalam Islam hard-core (Al-qur’an dan Hadist) berlaku selamanya untuk semua permasalahan hidup, maka sangat mungkin hard-core Islam di lakukan koneksi dengan ilmu lainnya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang akan datang. (shrink)

Penelitian ini bertujuan untuk membantah pernyataan kaum materialisme yang cenderung menolak keberadaan jiwa sebagai dimensi yang penting bagi manusia khususnya yang berkaitan dengan pendidikan. Adapun latar belakang masalahnya adalah aliran materialism menyatakan bahwa realitas fisiklah yang hakiki dan kelompok ini juga menolak adanya realitas immateri. Dalam kaitannya dengan pendidikan fisiklah yang berperan secara total dalam proses abstraksi. Dengan pendidikan dimaksudkan dapat menjadikan manusia semakin baik dan mampu meningkatkan ekonomi yang lebih baik pula. Disamping itu, Pendidikan kaum borjuis disebut sebagai proses (...) produksi, yakni memproduksi pengetahuan, manusia yang bisa mereka gunakan dalam kehidupan kapitalisme. Tujuan pendidikan semacam ini akan mereduksi makna pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki manusia. Potensi ruhaniah manusia akan terlupakan dan tidak penting untuk dikembang dengan maksimal. Oleh karenanya penulis menyanggah argumen diatas menggunakan pemikiran Ikhwan AL-Shafa yang menyatakan bahwa pendidikan pada dasarnya adalah proses aktualisasi potensi-potensi jiwa yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. Jika keberhasilan pendidikan materialisme diukur dengan berhasilnya seseorang dalam peningkatan kualitas sosial dan meningkatkan kualitas hidupnya sedangkan keberhasilan pendidikan menurut Ikhwan Al-Shafa adalah apabila manusia mampu mencerminkan akhlak yang mulia dan semakin dekat dengan tuhannya. Metode yang penulis gunakan dalam penelitan ini adalah metode deskriptif dan analaisis dengan mengacu pada sumber-sumber primer Rasail Ikhwan Al-Shafa dan sekunder yang terkait dengan penelitian ini. Kesimpulan penelitaian ini adalah pendidikan tidak bisa dilepaskan dengan aspek immateri berupa jiwa yang mana segala potensi yang terdapat pada manusia bersumber pada potensi jiwa, selain itu jiwa juga menjadi penggerak raga dalam melaksanakan setiap aktifitasnya. Dengan demikian, jiwalah yang menjadi dasar dalam pendidikan manusia bukan berbasis pada materi. (shrink)

This article seeks to investigate the integration between political economy and religion offered in the forum Religion of Twenty (R20). The idea of R20 forum by Nahdlatul Ulama (NU) is one of the ideas to unite perceptions between countries and religions. It is based on the phenomenon of the global economy which has begun to be disrupted by conflicts and wars in several countries. Various wars by the superpowers have had implications for disrupting economic stability. Thus, the role of religion (...) in terms of world peace also contributes to the success of global economic stability. In further analysis, this article refers to Ibn Khaldun, Al-Ghazali, Adam Smith, David Ricardo, and John Stuart Mill’s political economy to answer how is the relationship between religion and world peace in economic development? And what role does the R20 forum play in integrating political economy and religion for global economic development? The findings in this article indicate that the sources of political economy in R20 are a means of integrating its patterns in line with the values and essence of religious teachings. (shrink)

PurposeMāori culture is a central aspect inAotearoa/New Zealand's national identity. Beginning in the 1970s biculturalism saw the indigenous culture and values acknowledged and incorporated in wider public discourse and policy. The purpose of this paper is to investigate whether New Zealand's cyberspace accommodates Māori. It explores how the web space is influenced by biculturalism and in turn what an understanding of this web space can tell us about biculturalism inAotearoa.Design/methodology/approachA brief introduction to biculturalism in New Zealand provides the background to (...) the investigation of the country's web space. Recent access statistics enquire whether Māori are actually connected to the internet. The exploration of the structure of the internet is informed by newspaper articles and online documents relating to the development of two Māori specific second‐level domain name spaces. A word‐frequency analysis within a sample of 21 websites provides an overview into the use of the Māori language in cyberspace.FindingsThe paper shows that although Māori have the lowest access rate to the internet compared to other ethnic groups in New Zealand, their influence on the country's web space is nonetheless far‐reaching. Developments regarding Māori language uses over the last years are generally progressive. Māori culture and ongoing social changes are increasingly accommodated on the internet – Māori have been actively shaping the web space. However, these efforts do require the support and acceptance of the wider Internet community. The linguistic and structural developments taking place online since the mid 1990s were influenced by the bicultural thinking, public discourse and practice of the time.Originality/valueThis paper draws together the Māori success‐stories in their endeavour to assert their cultural needs in New Zealand's cyberspace. It highlights that the understanding ofAotearoaas being a bicultural country influenced developments taking place online potentially will lead to a truly bicultural web space in the near future. (shrink)

Environmental sustainability is one of the contemporary discourses that has abundant values embedded in the Quran and Sunnah teachings. Islam gives great emphasis on environment as it is preserved and protected under the Maqasid al-Shariah. The general outlook of Quranic paradigm on utilizing natural environment is based on prohibition of aggression and misuse. It is likewise founded on the construction and sustainable use. Thus, this article attempts to elaborate key concepts of the Quran and Sunnah teachings that reveal imperative values (...) for environmental sustainability. Research method employs in this paper is an analytical study of Quranic verses with special highlights of tafsir bi al-ma’thur, tafsir bi al-ra’yi, and historical narrative. In short, this paper brings to light the relevance of classical and contemporary works of Quran and Sunnah studies that have meticulous values for shaping the better world of human–nature’s interaction. (shrink)

Contemporary Islamic management scholars have agreed that values are embedded in quality management. Their agreement is grounded on the famous prophetic tradition encouraging diligence in work, uttered more than 1400 years ago, which has been narrated authentically. However, little studies have specifically indicated its application in quality management activities. As quality management is initiated in the West, little attention has been given to Islamic perspective of the discipline. However, as the Japanese had successfully implemented quality management in their cultural value (...) perspective, many parties come to acknowledge the significance of values. In the literature, various Islamic values have been linked to quality management practice. While studies analyzing and categorizing them is limited, several values are redundant or being termed differently, though they are similar in crux. This article compiles the values and categorizes them depending on similar bases of Quranic verses or Prophetic traditions. The categorization proposes a set of Islamic values related to quality management practice, based on a simple frequency analysis matrix. Finally, this article concludes with prospects for future research. (shrink)

The term non-governmental organisations (NGOs) has been well-known for the development of human rights, charity works and organisational developments. On the other hand, some NGOs also have their specialised roles to help the community such as in conflict resolution, cultural preservation, policy analysis and information provision. Apart from that, there are many categories of NGOs: Islamic-oriented non-governmental organisation (IONGOs), faith-based organisation (FBO), humanitarian NGOs (HNGOs) and government organised NGOs (GONGOs). However, in this research, the researchers focus on how IONGOs compare (...) with NGOs in assisting the lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) community based on four hijrah NGOs: Persatuan Islah Movement, Persatuan Insaf Pahang, Hijrah Republique Network and Usrah Iqrak. These four NGOs were chosen because of their roles in assisting the LGBT community. In this research, the researchers adapt the qualitative research by using a case study method; phenomenological approaches and a document analysis have also been applied as well. The result shows that these four IONGOs are different from the NGOs based on the seven typologies applied: intersection, distinct, substantive, subset, co-existing, atomistic grouping and constitutive. The implications of this article highlight the fact that IONGOs are different from the LGBT NGOs in Malaysia as they focus more on spirituality and an Islamic pathway. Hence, future research should include focus group interviews with all the members in NGOs that assist the LGBT hijrah in the community. Contribution: This study contributes to LGBT hijrah community and its relationship towards the establishment of Islamic-oriented non-governmental organisation (IONGOs). (shrink)

Translation and transliteration of Islamic classic manuscripts from Riau and Sumatera Barat.

The rate of Occupational injury and work-related diiseases in Indonesia is considered to be t he highest in South East Asian Region. International Labor Organization (ILO) reported the level of competitiveness regarding Occupational and safety performance in Indonesia was 98 out of 100 countries. Previous studies have reported that the major causes of occupational injury and work - related diseases primarily influences by the workers behavior. The aim of this study is to identify the relationship between perception and occupational injury (...) and work-related diseases. A cross sectional study was conducted among 200 workers in plywood company in West Kalimantan. The independent variables were perceived of susceptibility, perceived of severity, perceived of benefit and perceived of self efficacy , whereas the dependent variable s are occupational injury and work-related diseases . Multiple linier regression was employed to examine the relationship of the variables. This study found that perceived of susceptibility, perceived of severity, perceived of benefit and perceived of self efficacy were significantly associated with occupational injury and work-related diseases (p=0,000). The strongest predictor variables to occupational injury and work-related diseases are are perceived of benefit (t=2,087 and 4,189), perceived of self efficacy (t=2,370) and perceived of susceptibility (t=1,637). (shrink)

Conducting research as a member of a cross-cultural team offers numerous methodological challenges, not the least of which is negotiating insider / outsider statuses. In reflecting upon these issues, this article draws from experiences encountered by an insider / outsider team interviewing Malaysian older adults. From gaining access to participants, to the “communal” setting of the interview, to askingmeaningful questions through translation, we experienced the slippage and fluidity, the advantages and disadvantages of being both insider and outsider. Our experiences are (...) analyzed first through thetraditional definitions of insider and outsider, then through more contemporary critical and postmodern frameworks. From these perspectives, concepts of positionality power, and knowledge constructionare discussed for their value in mirroring the cross-cultural dimension of this research, and our insider / outsider positions within the process. (shrink)

The COVID-19 pandemic has raised challenges in dealing with information sharing by the public and the authorities. There are two categories of information sharing on social media that are believed to be potentially problematic and unethical: the sharing of personal information of patients and the sharing of fake news or false information. We present a discussion on how the response to the COVID-19 pandemic in Malaysia can be ethically handled in terms of information sharing. It is recommended that the public (...) should cultivate the basic skills to evaluate information and determine its validity. On the other hand, the authorities should refrain from placing the blame on patients to avoid them from being stigmatized. It is crucial that all parties are aware of their ethical duty to ensure only ethical and valid information gets shared on social media. (shrink)

South-South cooperation is an approach to international economicand political relations among developing countries to enhance developmentprospects; it has been increasing in significance. Such a strategy was adoptedbilaterally at the outset between Malaysia and Sudan but eventually evolvedto include a broader network of Asian and African Countries. This paper isfocused on Malaysia-Sudan relations as a case study. It adopts a qualitativeapproach comprising reliance on primary and secondary sources of data to studythe relations of exchange between the two countries. Findings lend supportto (...) claims of potential rewards in South-South Cooperation. Through it Sudanmanaged to exploit its idle oil reserves and achieve high rates of economicgrowth. Similarly, Malaysia achieved very good results in areas of trade andinvestment and managed to open up business opportunities in other Africancountries. Sudan was also able to build productive cooperation with a numberof Asian countries. All countries involved benefited from the cooperation. (shrink)

Women’s empowerment is a concept describing the promotion of women doing things independently and in their own interests, being more conducive to their future and physical and mental development; this includes participation in different outdoor activities, including sports. This qualitative study presents data collected from 18 young female students at sports and physical education universities in Southern Punjab (SP) in Pakistan, selected using a snowball sampling technique. The current study explores their gendered and lived experiences of playing sports and engaging (...) in physical activities in patriarchal systems by emphasizing the concept of women’s empowerment in the context of feminism in sports theory. The findings suggest that the participants faced typical gender stereotypes in their families and communities, which position sports and physical activities as being not feminine. The chances for women to participate in sports and physical activities decrease as they grow up. However, the participants used a range of strategies to advance their interests and academic careers in sports and physical activities by resisting and incorporating dominant discourses of women’s participation in sports and physical activities, which also has implications in the internal and external policy domains at the local and national levels. The participants displayed great resilience and optimism, empowering them to enter the male-dominated domains, and thus we labeled them as change agents. (shrink)

This article proposes an analysis of changes implemented during Malaysia's Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi's administration (20032003), which displayed bias against changes and introduced schemes to justify the systems it upheld. Transmutations wrought during Abdullah's tenure may have been neither substantial nor totalizing, but within the conservative paradigm which had long gripped national politics, Abdullah's deviations were significant nevertheless.

After almost fifty years of operation, government through a number of announcements declared that FELDA (Federal Land Development) schemes need to be revitalized so that it could play its role more effectively as a vehicle that would accelerate the country’s economic growth. Having raised this point, the major aim of this study is to examine the major socio-economic issues and the current socio-economic status of FELDA settlers.Information was gathered through face-to-face interview with the Mata Air FELDA settlers and the Rimba (...) Mas FELDA settlers in Perlis. Descriptive statistics such as mean, standard deviation and percentages were employed to describe the socio-economic problems and issues studied. The findings of the study indicate the implication of the ageing phenomenon of the FELDA settlers in Perlis to some extent affect the settlers’ ability to work effectively on their plantation. It is also found that the second generation issue has become the most significant factor contributing to the productivity and income increment of the FELDA settlers in Perlis as compared to other selected socio-economic variables. The result also suggested that, the ageing phenomenon, second generation issue and entrepreneurship problem must be seriously taken into consideration in order to accelerate the FELDA’s growth specifically and the country’s growth generally. (shrink)

Increasingly, frontiers between business and philanthropy seem to be blurred. Reward-Based Crowdfunding platforms contribute to this blurring of lines since they propose funders to support both for-profit and philanthropic projects. Our empirical paper explores the case of Ulule, the leading crowdfunding platform in Europe. Our results, based on a statistical analysis of more than 3000 projects, show that crowdfunding platforms foster specific kinds of relationships relying on reciprocal giving, beyond the usual opposition between altruistic and selfish motivations. We use the (...) work of Marcel Mauss to account for this process of reciprocal giving, and we argue that Maussian theory of gift can be used more generally to describe funding activities in the context of early stage entrepreneurship. (shrink)

Ijmā is ranked as the third shariah evidence after the Qur’ān and Sunnah in the science of Uṣūl. Shafi was the first one who made Uṣūl which had been known and used by the Islamic scholars, into a written document and who ascertained that Ijmā was the third of the shariah evidences. Kalām is one of the sciences in which Ijmā evidence is used. The scholars of Kalām used this evidence as far as the science of Uṣūl made it possible. (...) They always used it without changing any basics of religious beliefs and acceptances. That the aqidah of Ahl al-Sunnah has been supported with Ijmā which is regarded as one of naqly evidences, played an important role in eliminating suspicions which were tried to be aroused in momins’ mind. In this article, the function and importance of Ijmā evidence, which is one of the primary sources of the science of Uṣūl, in the science of Kalām and Aqidah of Ahl al-Sunnah has been studied.SummaryWhat the Qur’ān demands from us is to emphasize the spirit of unity among ummah and to keep out the factors that could trigger separation and division. Indeed, Allah emphasizes in the following verses in the Qur’ān on the protection of the unitary structure of the ummah: “And hold firmly to the rope of Allah all together and do not become divided” (Āl a-Imrān 3/103) and “And do not be like the ones who became divided and differed after the clear proofs had come to them” (Āl al-Imrān 3/105). Allah has commanded the Ulul ‘Azm Prophets to hold the religion upright and to avoid division. (al-Shūrā 42/13). The command of holding the religion upright and not to be divided in this religion means to certify what needs to be confirmed in the religion of Allah and to obey those that must be obeyed. This is also the proclamation of the principle of religion that all the prophets have consensus over.Ahl al-Sunnah understanding of Islam is identical to the understanding of the Prophet and his companions. For this reason, Ahl al-Sunna is the school that represents the main backbone of Islam. In Ahl al-Sunna, in many subjects, be it usūlî / primary or furū’ī / secondary, there has been ijmā. These ijmās are Sahaba ijmās and deductive ijmās that come from mutakallimūn (theologians) ijtihāds. Therefore, ijmā and ijtihād are closely connected to each other. Ijmā is supported by ijtihād and ijtihād is also the source of ijmā. Thus, the issue is no longer just a pure ijtihād; it turns out to be a degree that gives a solid knowledge after it has risen to some degree just after the nass/texts.Ahl al- Sunnah theologians are talking about two kinds of ijmā. The first is “ijmā taṣdīqī” (approval consensus) which is the consensus based on Sahaba İjmā. These are the ijmās that occur on the principles called ḍaruratal-diniyya (necessities of the religion), and accepted as solid proofs in religion. Issues such as the principles of faith, obligation of prayer and the fasting are the subjects that are determined by the solid/definite ijmā. Such ijmās are valid approvals on existing provisions. These ijmās based on solid nass (verses and hadiths). Such ijmās do not give any new information. The existing information is strengthened by the alliance of Muslims. In these areas, ijtihād cannot be done and Muslims do not need ijtihād on these issues. There is an consensus of Ahl al-Sunnah scholars about the unfaithfulness of the one who denies one or more of the principles which are accepted as the main obligatory principles in Islam. The other is the “deductive ijmā which the ijtihāds have roles over. This kind of ijmās, are formed as a result of mujtahids’ consensus over the same opinion on the issue of theological secondary issues. The issues related to the secondary theological issues which were open to the ijtihāds and the different results obtained on matters are not accepted as the cause of takfīr. However, depending on the subject he/she can be a sinner. Istidlālī/deductive ijmās are not considered as an independent proofs in ‘Ilm al-Kalām, rather a supportive ones and are considered as textual evidences.Since, texts that are accepted as sources give supposed information. In this regard, the Ahl al-Sunnah scholars accepted other members of the sect who have in secondary theological issues opposed the ijmā of the salaf / predecessor as Ahl al-Qibla, but named them as Ahl al-Bid’a (innovator in religion) because of their opposition to Salaf’s İjmās. Moreover, the scholars of the Ahl al-Sunnah did not see them appropriate to participate in the Ijmās, which could occur between the generations that come after Sahābas/companions.Not all disputes have been criticized in Islam. It is a blessing for the ummah to claim different opinions on the issues subject to ijtihād. Since the ummah, in this way, will bring new solutions to emerging issues and as a result, Islam will have a mechanism to produce a dynamic solution. This can only be possible through ijtihād. Dispute is to propose different views on a subject. If this view is not in the actual matters that could harm the unity of the Ummah, rather in the case of ijtihādi issues, this conflict could turn to be mercy.The reason why the methodists evaluate the ijmā within the scope of the authorized evidence is that because they think it is essential that the ijmā be based on a proof. From this point of view, the alliances that occurred in mental matters were not considered as ijmā. The theologians always tried to support their claims with nass/textual proofs. When the ijmā is realized, whether known or not, they have stated that there is certainly a religious proof behind it. Because, the provisions that were reached through ijmā, cannot be against the provisions of the Prophet.Many issues in Islamic Belief and Kalām works are supported by the mental and textual evidences as well as by deductive ijmā. However, many of the claims of Ijmās in these works reflect the inter-sect ijmās of the Ahl al-Sunnah. The sects outside the Ahl al-Sunnah were excluded. This attitude is, above all, the aim of ensuring the integrity within the sect, and trying to protect the Ahl al-Sunnah belief. Since the ijmā evidence has a function that prevents all kinds of arbitrary and divisive thoughts and turns the supposed knowledge into the qat’ī/certain one, it raises the provision to the next level just after the nass, rather than merely being a ijtihādi provision. In the case of the forerunner of the Ahl al-Sunnah, the Māturīdes and Ash‘arites have not differed in in understanding of ijmā in terms of methodology.Although they have different views on the definition and content of the ijmā, they have a common understanding of alliances of Mujtahids on the same view. The mutakallims (theologians) of Māturīdī and Ash’arī schools have used the proof of ijmā as supportive evidence in the cases related to Kalām. al-Ash’arī not only adopted the proof of ijmā but also used it in practice in. He did not make any distinction in proof of ijmā as practical, theological, methodological or sub-divisional; he used it freely in every field. Māturīdī and Ash’arī scholars decided that the ijmā could occur in religious matters and that there would be evidence when it was formed; In the case of mental issues, they have required the knowledge to be based on solid information. In the case of ijmā in purely mental issues, they have disputed over the issue. While some Ahl al-Sunnah scholars stated that since purely mental matters were certain knowledge and therefore don’t need ijmā, they also ruled that because the mujtahids could get this knowledge from religious texts, therefore ijmā could occur in mental matters as well. (shrink)

17. yy. da Osmanlıların bir eyaleti olan Trablusgarb’da doğup büyüyen Ahmed b. Huseyn el-Behlûl, Mısır’ın önemli ilim adamlarından eğitim almış sonra memleketine dönmüştür. Osmanlı dönemi şairi Ahmed el-Behlûl, şairlik yönünün yanı sıra Akâid sahasında Durretu’l-‘Akâi’d, Fıkıh sahasında el-Mu‘ayyene ve el-‘Izziyye ve Arap Dili ve Edebiyatı sahasında el-Makâmetu’l-Vitriyye gibi eserleri telif ederek çeşitli sahalarla ilgilenmiş bir âlimdir. Behlûl, ed-Durru’l-Asfâ ve’z-Zebercedu’l-Musaffâ fî Medhi’l-Mustafâ ismiyle meşhur divânını tamamıyla Hz. Muhammed’i medhe tahsis etmiştir. Başta Libya olmak üzere Kuzey Afrika’da meşhur olan Divan, Kâdî ‘İyâz’ın (...) el-‘Iyâdiyye isimli manzumesine yazılmış bir tahmis olup Arap alfabesinin 29 harfinin her biriyle başlayıp beşlemelerin sonlarını da yine aynı harfle bitirdiği 29 kasideden oluşur. Şair, divanında Hz. Peygamber’in doğumu, nesebi, güzel ahlakı ve şemâili, mucizeleri, şirkin onunla ortadan kalktığı, şefaati, peygamberler arasındaki üstünlüğü, yaşadığı kutsal mekânlar, O’na duyulan özlem, O’na, Ehli Beytine ve Ashabına salavât getirmenin önemi, O’nun günah ve hatadan kurtarıcı olması ve ümmeti olmanın ayrıcalığı konularına değinmiştir. (shrink)

The perspective on Isa al-Masih or Jesus has been one point of separation and a source of endless tension between Islam and Christianity. While Western tradition believes that Isa al-Masih is the son of God, Islam ensures that Isa is the son of a human being, a servant of God or a prophet and a messenger of God. This paper is not intended to resolve this debate, but through a thematic study by examining verses that reveal about Isa al-Masih in (...) any verses in the Qur’an, wants to show that despite theological differences in the views of Isa al-Masih between Islam and Christianity cannot be avoided. However the meeting points between Islam and Christianity is very strong and that is in the Qur’an called Kalimatun sawa’ which makes both emphasize peace rather than conflict. Isa al-Masih is seen by Christians and Muslims as a respected figure and has a prophetic mision of freeing the weak and oppressed people. Therefore, in Islamic tradition, Isa al-Masih is considered as the apostle of ulul azmi or the liberator Prophet. (shrink)

This article examines the theological polemics between Islam and Christianity focusing on the prophetic attribution of Isa al-Masih in Islamic tradition. It takes a close look at the Qur’anic construction upon the Prophet Isa al-Masih as a human being who served as a messenger of God, while briefly comparing the Islamic construction to the Christian tradition projecting Isa-al-Masih as the son of God. Rather than emphasising differences between the two traditions, this article, through the Quranic concept kalimatun sawa’, sheds a (...) new light on a shared belief between Islam and Christian traditions. Both Islam and Christianity believe that Isa al-Masih is the saviour for humanity, the liberator for the weak and the oppressed. The Qur’an maintains Isa al-Masih as one of the ulul azmi meaning that the prophets who successfully liberated his people. (shrink)

Exploring a wide range of sonic practices, from birdsong in the Marshall Islands to Zulu ululation, the contributors reorient the field of sound studies toward the global South in order to rethink and decolonize modes of understanding and listening to sound.